Tuesday, 25 June 2019 | 10:58 AM

Lagi,-Dugaan-Penyelewengan-Dana-Desa-Terjadi-Dengan-Modus-Bagi-Bagi-Uang-
14 February 2018,05:38 PM

BangkaNews.ID Simpang Rimba - Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat, selama Januari-Juni 2017, ada 459 laporan terkait dengan dana desa. Hal itu dikatakan oleh Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, bahwa laporan tersebut berasal dari sejumlah desa di Indonesia, seperti dilansir detikcom, 09/08/2017, yang lalu.

Sementara itu di Provinsi Bangka Belitung, atau tepatnya di Kabupaten Bangka Selatan, diketahui pada TA 2016, Dana desa di Kabupaten Bangka Selatan berjumlah 56 Milyar untuk 50 Desa.

Hal itu dikatakan oleh Kepala badan pemberdayaan masyarakat, Saminudin, seperti dikutip skalanews, bahwa, dana desa tersebut bersumber dari APBD. “Memang bantuan dana desa dilihat dari sektor kesehatan, pendidikan dan jumlah anggota keluarga disetiap desa, rata-rata setiap desa bisa mendapatkan 2,5 milyar sampai 3 milyar pertahun, katanya, 31/12/2015, lampau.

Kemudian, dalam sesi wawancara via ponsel tadi pagi, redaksi mendapatkan update informasi perihal dugaan penyelewengan dana desa TA 2016 yang terjadi di Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan.

Menurut keterangan mantan Kades Simpang Rimba, Kasbullah, saat menelpon redaksi, Ia mengatakan bahwa dugaan penyimpangan dana desa ini diketahuinya berjalan sudah cukup lama, namun pihak warga baru mengendusnya ketika Pj Kades AS (44tahun) secara tak terduga mengundang warga di rumahnya untuk sebuah pertemuan.

“ Kalau tau soal penyimpangan sudah lama pak, sekitar awal 2017 kami sudah lihat beberapa bangunan fisik hasil pendanaan dana desa TA 2016 banyak yang tidak sesuai dengan spek, apalagi kami sebagai warga malah diundang pihak Pj Kades untuk datang kerumahnya,” ungkap Kasbullah, Rabu siang, 14/02/2018.

Sesampai disana sudah hadir, lanjut Kasbullah, unsur pemdes setempat. Seperti Ketua BPD, Sekdes, RT dan RW. “ Dan anehnya lagi pak, Ia langsung membagi- bagi uang sejumlah 3 sampai 4 juta pada sejumlah warga, seperti yang namanya tertera di list penerima itu pak,” urainya.

Terpisah, seorang warga lainnya yang berhasil diwawancarai awak pers terkait kebenaran informasi ini, Pujo (53 tahun), mengatakan bahwa masyarakat awalnya tidak mengetahui akan maksud dari bagi-bagi uang tadi. Namun ketika Pj Kades menjelaskan bahwa itu adalah sisa dana desa TA 2016 yang -diduga tanpa prosedur yang sah- langsung dibagi-bagi pada warga. 

“ Kami secara serempak menolaknya pak, karena pihak warga khawatir, bisa ikut terseret kasus, kalau bagi-bagi uang ini merupakan trik dari Pj Kades dalam penyelewengan dana desa,” katanya, Rabu pagi, 14/02/2018. (Red) 

Komentar Anda