BangkaNews.Id, Pangkalpinang -- Harga sawit yang masih menunjukan pada angka yang belum stabil cukup membuat resah masyarakat. Hal ini juga menjadi perhatian dari DPRD provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bangka Belitung Aksan Visyawan saat ditemui awak media, Rabu ( 24/10 ) mengatakan seharusnya pemerintah provinsi khususnya Dinas Pertanian dan Perkebunan untuk menyiapkan data petani kelapa sawit mandiri dan swadaya untuk disampaikan kepada Kementerian Pertanian (Kementan) .
" Data tersebut akan menjadi dasar penyampaian persoalan harga sawit di tingkat petani mandiri dan swadaya, karena selama ini Kementan hanya mengeluarkan aturan harga sawit untuk petani yang tergabung dalam Koperasi dan Plasma " ungkapnya.
Aksan juga mengatakan dengan melalui data ini kita semoga bisa memberikan solusi harga sawit ditingkat petani mandiri maupun swadaya. Maka diperlukan pemda untuk proaktif dan bergerak, karena bagaimanapun mereka harus diakomodir.
" Untuk pembangunan pabrik kepala sawit bisa saja menggunakan dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kepala Sawit (BPDP-KS) ataupun petani sawit mandiri dan swadaya ini ditangani secara khusus, karena ini tidak bisa dibiarkan begitu saja tanpa ada solusi " tegasnya.
Aksan juga menjelaskan aturan pendirian pabrik sawit harus punya kebun sendiri dan mempunyai petani dibina sendiri artinya selama ini petani sawit mandiri dan swadaya ini tidak punya ruang ke pabrik. Jika nanti pembangunan pabrik sawit baru menggunakan dana dari BPDP-KS yang dikelola oleh petani mandiri dan swadaya kita akan dukung.
( red )
Komentar Anda