BangkaNews.id -- Pangkalpinang Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bangka Belitung (Babel) Widhi Widaya sangat mengapresiasi komitmen yang tinggi Gubernur Erzaldi dalam mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah yang baik.
Namun demikian, menurutnya, komitmen dari kepala daerah ini tidak sepenuhnya didukung di level pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal itu disampaikannya di rapat Paripurna DPRD Babel pada agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel tahun anggaran 2018, Jumat (21/6/2019). Pemprov Babel sendiri berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pelaporan keuangan 2018.
"Hasil pemeriksaan BPK menunjukan adanya beberapa kelemahan dan permasalahan terkait pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan," terangnya.
Kelemahan tersebut dijelaskan Widhi, diantaranya penataan keuangan yang tertib dan memadai seperti untuk pengelolaan prioritas, pengendalian belanja, penataan aset tetap dan persediaan belum menjadi prioritas dalam menjalankan proses bisnis organisasi perangkat daerah "Ini kami temukan di seluruh OPD, walaupun di akhirnya dapat dijelaskan namun cukup menghambat proses penyusunan keuangan di tingkat pembendarahan umum daerah serta menyulitkan pemeriksaan BPK," katanya.
Ada juga kelemahan lainnya, lanjut Widhi, kekurangan pemahaman dan kepeduliaan beberapa OPD baik pada level eselon II maupun III atas dapat dari kebijakan/keputusan atau permasalahan keuangan dari OPD-nya yang berimbas pada keuangan Pemprov pada keseluruhan.
"Kami masih melihat bahwa ada persepsi laporan keuangan ini hanya urusannya badan keuangan daerah dan inspektur daerah , kami masih menemukan hal seperti itu sehingga tim pemeriksaan meminta data/keuangan dan informasi tidak mendapatkan respon yang kami harapkan. Disini kami hanya informasi bukan minta pantun. Ini yang kami sayangkan," ungkapnya.(qiu)
Komentar Anda