Thursday, 19 September 2019 | 09:48 AM

Trending News
04 September 2019,05:26 AM

BangkaNews.id -- PANGKALPINANG - DPRD Bangka Belitung (Babel) langsung merespon cepat rencana kenaikan tarif iurang BPJS Kesehatan dengan mengundang Dinas Kesehatan dan Dinas Kesejahteraan Sosial dalam rapat bersama di Badan Musyawarah (Banmus), (4/9/2019).

Rapat yang juga dihadiri pihak BPJS Kesehatan Pangkalpinang menyepakati beberapa upaya untuk mengatasi rencana kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan, demikian hal ini diungkapkan Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya.

Berdasarkan hasil rapat tersebut, Didit membeberkan bahwa Pemprov Babel akan menyiapkan anggaran  untuk mengcover sebanyak 59.926 jiwa dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. 

"Jika memang tarif BPJS naik, semisalnya di angka Rp42 ribu per orang, maka kita sudah siapkan  dana sebesar Rp30.220.000.000 juta dengan banyak yang ditanggung sekitar 59.926 orang. Ini yang  ditanggung oleh APBD Babel," katanya seusai rapat di Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel.

Selain dari APBD, lanjut Didit, pihaknya juga berupaya untuk menarik anggaran dari APBN yang diperkirakan dapat mencangkupi 60 ribu orang. "Ada peluang kita untuk mengejar bantuan APBN, jadi kita akan kesana untuk kejar anggaran tersebut," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Didit juga menyarankan, agar pihak eksekutif dapat memangkas anggaran dari program-program yang dinilai tidak berkualitas untuk dialihkan ke bantuan BPJS kesehatan.

"Bila perlu pejabat-pejabat ikat pinggang, saya tidak akan mengganggu TPP (Tunjangan Penghasilan Pegawai), tapi mana program-program yang tidak masuk akal, tidak masuk kualitas itu yang akan kita ambil dananya," sebutnya.

Didit menegaskan, permasalahan bantuan iuran BPJS Kesehatan ini tidak hanya dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah provinsi semata. Pihaknya juga akan berupaya berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk sharing anggaran.

"Ini kan kabupaten/kota punya masyarakat juga, masak mau dibebankan kepada provinsi, maka kita butuh sharing dengan kabupaten/kota. Jika ini tercapai, artinya kita mampu untuk membantu bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan biaya BPJS gratis baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat," harapnya.(qiu)

Komentar Anda