BangkaNews.id -- Pemerintah Kota Pangkalpinang mencatat capaian luar biasa dalam program Universal Health Coverage (UHC) dengan tingkat kepesertaan mencapai 99,76 persen. Meski hampir menyentuh angka sempurna, Pemkot Pangkalpinang masih memburu 597 warga yang belum terdaftar sekaligus memperkuat strategi menjaga keaktifan peserta BPJS Kesehatan agar tetap berada di atas standar nasional 80 persen.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Forum Komunikasi Implementasi Strategi Penguatan Rekrutmen dan Reaktivasi Peserta UHC yang digelar di Smart Room Center (SRC) Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Senin (11/5/2026).
Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) donasi antara BPJS Kesehatan Pangkalpinang, Bank Sumsel Babel, dan Yayasan SPPG, serta penyaluran bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk sektor kesehatan, fasilitas umum, hingga pengembangan ekonomi masyarakat.
Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, didampingi Wakil Wali Kota Dessy Ayutrisna, Sekretaris Daerah, serta kepala perangkat daerah, menegaskan bahwa tantangan terbesar saat ini bukan lagi sekadar mengejar angka kepesertaan, tetapi memastikan kualitas perlindungan kesehatan benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kita sudah sangat bagus, hampir 100 persen. Tinggal 597 warga yang belum masuk data karena kendala administrasi kependudukan seperti KTP. Tapi yang paling penting sekarang adalah menjaga keaktifan peserta agar tidak turun di bawah 80 persen,” ujar Saparudin.
Saat ini tingkat keaktifan peserta UHC Pangkalpinang berada di angka 82,36 persen. Pemerintah kota pun terus melakukan berbagai langkah strategis agar status UHC Prioritas tetap terjaga.
Salah satu upaya yang dilakukan ialah menggandeng dunia usaha melalui pemanfaatan dana CSR untuk membantu pembayaran iuran BPJS Kesehatan masyarakat kurang mampu, khususnya kelompok ekonomi desil 1 hingga 5.
Menurut Saparudin, jika sekitar 1.000 badan usaha di Pangkalpinang menyisihkan Rp30 ribu per bulan, maka bantuan jaminan kesehatan bagi masyarakat akan sangat besar manfaatnya.
“Kita ingin CSR perusahaan benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, terutama kesehatan. Dampaknya akan sangat besar bila dilakukan bersama-sama,” katanya.
Selain itu, Pemkot Pangkalpinang juga tengah melakukan verifikasi terhadap 5.223 warga untuk memastikan kondisi ekonomi mereka. Langkah ini dilakukan guna menentukan apakah warga masih mampu membayar iuran mandiri atau perlu mendapatkan bantuan pemerintah akibat penurunan kondisi ekonomi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), validasi data sosial masyarakat Pangkalpinang kini telah mencapai 100 persen. Dinas Sosial pun ditugaskan turun langsung melakukan pendataan warga yang belum terdaftar agar segera mendapatkan perlindungan kesehatan.
Saparudin juga menyoroti masih adanya perusahaan yang belum menanggung iuran kesehatan pekerjanya sehingga bebannya masih ditanggung pemerintah. Melalui Dinas Tenaga Kerja, Pemkot akan melakukan penertiban agar perusahaan mengambil tanggung jawab sesuai ketentuan.
“Prinsip kita jelas, peserta segmen pemerintah ditekan serendah mungkin, sementara peserta mandiri dan badan usaha harus meningkat. Itu tanda ekonomi masyarakat semakin baik,” tegasnya.
Untuk mencegah kepesertaan nonaktif akibat tunggakan, Pemkot Pangkalpinang juga mengusulkan sistem autodebet perbankan agar pembayaran iuran BPJS Kesehatan lebih tertib, khususnya bagi kelompok masyarakat menengah ke atas.
Selain fokus pada sektor kesehatan, kerja sama dengan Bank Sumsel Babel juga mencakup rehabilitasi surau, pembangunan ruang terbuka hijau, pemasangan CCTV, hingga pengembangan sentra pengolahan nanas di Kelurahan Tuatunu sebagai upaya penguatan ekonomi masyarakat.
Program tersebut menjadi bukti kolaborasi pemerintah, BPJS Kesehatan, dan dunia usaha dalam membangun masyarakat Pangkalpinang yang sehat, produktif, dan sejahtera.(Red)
Komentar Anda