BangkaNews.id -- PANGKALPINANG Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan dan Pers Pengkal menggelar kegiatan Dialog Publik bertajuk "1 Tahun Pengkal Jadi Apa?" di Halaman Gedung Tudung Saji, Kantor Walikota Pangkalpinang, Rabu (21/10/2026) malam.
Meski diselenggarakan di tengah keterbatasan anggaran, forum diskusi yang dihadiri berbagai elemen masyarakat, kalangan akademisi, mahasiswa, hingga aparat kepolisian tersebut berlangsung lancar dan kondusif.
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari pelbagai bidang untuk membedah rekam jejak pembangunan, efektivitas kebijakan publik, hingga historisitas tata kota Pangkalpinang.
Dalam sesi pemaparan, akademisi Eddy Supriadi menyoroti keberlanjutan program pembangunan antar-periode kepemimpinan. Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang tersebut menyinggung perihal klaim pembangunan fasilitas publik seperti SMP Negeri 11. Ia menegaskan bahwa Detail Engineering Design (DED) pembangunan sekolah tersebut telah dirancang dan dibuat sejak lima tahun lalu pada masa jabatannya.
Selain masalah infrastruktur pendidikan, kebijakan layanan publik berbasis digital seperti smart parking turut menjadi sorotan. Kebijakan tersebut dinilai belum berjalan optimal di lapangan karena lemahnya pengawasan dan kendali dalam penerapannya. Eddy menilai bahwa fondasi program smart city, termasuk penyediaan akses internet gratis, pada dasarnya telah dibangun oleh para pemimpin periode sebelumnya sehingga pemerintah saat ini tinggal melanjutkan dan menyesuaikannya dengan regulasi yang berlaku.
Dari sudut pandang kebijakan publik dan media, M. Zen menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah daerah terhadap masukan dan kritik masyarakat. Menurutnya, kritik yang disampaikan publik merupakan bentuk kepedulian agar Kota Pangkalpinang tidak sekadar menjadi ajang uji coba program setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan. Pemimpin diharapkan tidak hanya memaksakan gagasan tunggal, melainkan siap menerima aspirasi yang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Sejarawan dan Budayawan Bangka Belitung, Dato Akhmad Elvian, mengulas akar sejarah tata ruang Pangkalpinang sejak zaman Hindia Belanda. Ia menyayangkan banyaknya nilai sejarah dan rekam jejak historis—seperti asal-usul nama "Pangkal" yang merujuk pada kawasan pelabuhan dan pusat peradaban—yang terkesan dikesampingkan dalam perancangan kota modern.
Dato Akhmad Elvian juga menyoroti persoalan ekologis kota, khususnya penanganan banjir dan pengelolaan sumber air baku di Kolong Retensi Kacang Pedang. Ia menyarankan agar momentum musim kemarau dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pengerukan sedimentasi tanah secara optimal. Langkah mitigasi ini dinilai krusial mengingat siklus banjir periodik yang berpotensi melanda Pangkalpinang.
Ketua Pelaksana Kegiatan, Sumitro (Jinggo), menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh narasumber, peserta dari kalangan kampus, serta jajaran Polresta Pangkalpinang atas pengamanan dan pengawalan acara hingga selesai.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres beserta jajaran dan Kabag Ops yang telah mengawal jalannya kegiatan ini hingga berlangsung aman dan tertib. Forum ini menjadi bukti bahwa masyarakat dan generasi muda peduli terhadap kemajuan Kota Pangkalpinang," ujar Jinggo usai kegiatan.
Melalui forum dialog publik ini, penyelenggara berharap pemerintah daerah dapat menjadikan masukan dan kritik konstruktif sebagai bahan evaluasi dalam merumuskan arah pembangunan Kota Pangkalpinang yang berkelanjutan ke depan (La)
Komentar Anda