BangkaNews - Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Haryadi mensinyalir dana tunai reklamasi dari pihak perusahaan timah yang masuk kas daerah dinikmati oleh oknum tertentu.
Menurut Haryadi, tim yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel, seharusnya tidak hanya berkutat pada pasar harga timah begitu juga ekspornya. Namun, tanggung jawab para pelaku usaha timah juga harus dipertanyakan terutama masalah reklamasi.
"Pemprov dan tim dari provinsi. Jangan hanya berfikir eksportir dan harga timah, yang harus difikirkan bahwa ada dana reklamasi dan itu disetor cash. Kami pertanyakan dana cash itu. Setahu kami, kalau memang reklamasi itu dilakukan, semua orang pasti tahu banyak lubang-lubang camui di Bangka," tegas Haryadi, Rabu (25/03).
Dengan banyaknya kolong bekas tambang yang tidak direklamasi, bisa menjadi sarang nyamuk malaria.
"Jangan hanya berfokus pada harga timah, untung ruginya. Mari sama-sama pengusaha timah, eksekutif bersama Pansus membenahi timah ini, agar bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat, bukan segelintir orang," ujarnya.
Disinggung soal oknum yang menggelapkan dana reklamasi, Haryadi pun mempertanyakan dana tersebut.
"Saya tidak bisa bicara oknum, yang pasti moengeluarkan izinnya dinas pertambangan," tukasnya. (rha/01)
Komentar Anda